Hukum Bukan Untuk Rakyat Kecil

Ironis rasanya kalo melihat berita tentang Kakek ini, dan jika dibandingkan dengan kasus perusahaan ini. Berbeda jauh bukan? Kakek bernama Ponjo (64 tahun) ini menebang satu pohon sengon milik Perhutani. Polisi menangkapnya atas tuduhan illegal logging. Si Kakek tidak tahu bahwa yang dilakukannya merupakan tindakan kriminal, dan akhirnya dipenjara selama persidangannya berlangsung. Persidangan akhirnya memutuskan penjara 75 hari bagi si Kakek. Kakek Ponjo sendiri mengatakan bahwa yang dilakukannya hanyalah meniru warga lainnya yang juga menebang pohon di kawasan tersebut, namun entah kenapa hanya Ponjo sendiri yang ditangkap.

Rasanya berbanding terbalik dengan kasus-kasus pembalakan liar yang terjadi di Riau yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar. Polisi di Riau malah mengeluarkan SP3 kepada 14 perusahaan industri kehutanan di Riau, yang rasa-rasanya bukti kerusakan hutan di sana sudah cukup jelas (lihat gambar). Departemen Kehutanan malah mengeluarkan izin tebang kepada PT RUJ, salah satu perusahaan yang paling akhir dikeluarkan SP3 nya, karena dianggap peluang dilanjutkan ke pengadilan paling besar. Hal ini tentu merupakan preseden buruk bagi proses penegakan hukum di Indonesia, terutama untuk memerangi pembalakan liar.

Rasanya, kasus hukum yang timpang sebelah dan memperlihatkan bahwa hukum di Indonesia dapat dipermainkan dengan orang-orang berduit dan memiliki koneksi ke pihak penguasa sudah sangat banyak sekali contohnya. Di saat Anggodo dan Anggoro melenggang bebas padahal bukti bahwa mereka melanggar hukum di Indonesia, bahkan menyuap para penegak hukum di negeri ini, kita dikejutkan dengan kasus Nenek Minah yang terpaksa harus dihukum 1 bulan 15 hari hanya karena mengambil 3 buah kakao yang bernilai tidak lebih dari 5ribu rupiah. Padahal Nenek Minah sudah mengembalikan dan meminta maaf kepada pihak perkebunan, namun sang pemilik perkebunan tetap menuntut Nenek Minah dengan alasan “untuk memberikan efek jera”.
Lalu dimana nurani kita sebagai manusia? Dan dimana nilai-nilai hukum yang menjunjung tinggi keadilan? Jika melihat kedua kasus tersebut, tentu saja kita harus bertanya, apa hukum di Indonesia memang benar-benar sudah dikuasai oleh para pemilik uang dan perusahaan besar? Apa hukum tidak akan pernah memihak rakyat kecil yang jumlahnya bisa dibilang mayoritas di Indonesia? Jika melihat keadaan yang terus seperti ini, mungkin kita bisa menjawab (dengan penuh ironi), “Ya, hukum di negara ini memang memihak yang mempunyai uang…”.

sumber gambar: KOMPAS.com, Greenpeace Indonesia, beritahabitat.net.

Advertisements

2 thoughts on “Hukum Bukan Untuk Rakyat Kecil

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s